Tuesday, March 28, 2006

Berbagi Kekuasaan dengan Mafia?

(SUARA PEMBARUAN DAILY, 17/3/2003

(Denny JA *)
Apa jadinya negara kita jika polisi sudah dikendalikan oleh kelompok mafia?


Bagaimana masa depan demokrasi jika banyak politisi berpengaruh yang utang budi kepada tokoh gangsters? Akankah Jakarta menjadi Sicilia di Italia atau
New York dan Chicago di era tahun 1930-an?


Ini pertanyaan dan keprihatinan yang normal. Mengikuti perkembangan kasus majalah Tempo versus Tomy Winata, semakin banyak persoalan yang terkuak. Berbagai elemen masyarakat kini bersatu menentang menguatnya
premanisme.
Tokoh senior pers, ahli hukum, aktivis LSM, intelektual dan pemimpin politik sahut-menyahut berbagi pengalaman dan pandangan. Kasus "penyerbuan" majalah Tempo oleh kelompok yang mengaku anak buah Tomy Winata dapat
menjadi picu sebuah gerakan masyarakat yang besar dan penting.
Puncak dari segala opini yang sangat layak kutip adalah pernyataan Ketua MPR Amien Rais. Menurutnya, "pemerintah sekarang terlibat sharing kekuasaan dengan para mafioso yang menguasai negeri kita." Dokumen Pernyataan Ketua MPR itu respons yang wajar jika membaca kesaksian tertulis Ahmad Taufik, wartawan majalah Tempo. Kesaksian itu kini
beredar secara luas. Tergambar betapa begitu berkuasanya demonstran, yang disebut Ahmad Taufik sebagai "preman" itu.

Mereka melakukan sekaligus tiga bentuk penghinaan.

Penghinaan pertama terhadap institusi pers dan pekerja jurnalistik. BHM (Bambang Harymurti) adalah pemimpin
redaksi majalah yang sudah melahirkan berbagai tokoh
pers yang kini menjadi pimpinan di berbagai lembaga pers lainnya.
Karena posisinya yang fenomenal, tidak mengherankan jika majalah itu sudah menjadi simbol dari kewibawaan pers
Indonesia. BHM dengan sendirinya, juga menjadi wakil dari kehormatan, harga diri dan kebanggaan aktivis pers.
Namun dalam kasus penyerbuan itu, betapa BHM begitu direndahkan.


Dalam bahasa Ahmad Taufik sendiri, ditulis, "Sejak saat itu tampang Yosep tak lagi bersahabat, malah menekan-nekan. Dialah yang pertama kali menggebuk wajah BHM dari belakang. Keras juga, sehingga kaca matanya terpental.
David, Teddy, dan beberapa preman lainnya juga memaki-maki dan mendorong-dorong BHM di depan kantor Kapolres, Jakpus." Di bagian lain Ahmad Taufik juga menulis.
Bahwa di depan polisi dan di dalam kantor polisi itu sendiri, "David emosi, dan menonjok perut BHM, menendangnya dan memukul-mukul kepalanya." David juga berkomentar soal kepala BHM, "Ini saking pinternya sampe botak."
Ketika memrotes atas perlakuan itu, malah bogem mentah
menghantam wajah sebelah kiri BHM, Ahmad Taufik melanjutkan.
Penghinaan kedua adalah terhadap kepolisian. Pemukulan dan kata- kata kasar atas BHM dan wartawan Tempo lainnya bukan hanya dilakukan di pinggir jalan yang sepi. Kekerasan itu dilakukan di depan polisi sendiri, bahkan di dalam kantor
polisi sendiri, tanpa pencegahan dari pihak polisi.
Bagaimana mungkin para pejabat polisi terkesan tidak berdaya di "kandangnya"? Ahmad Taufik menulis, "Tapi David masih berlaku tak sopan dengan polisi, bahkan merendahkan martabatnya. Namun polisi-polisi itu menerima saja
tampaknya. Ironis, bahkan di kantor polisi hukum pun seperti tak eksis." Bahkan David berkata, "Udahlah, polisi sudah gua bayar semua. Lampu di sini juga gua yang beliin." Pada bagian lain. David menyombongkan diri, "Tahu
nggak yang memberi tahu adanya bom
Bali pertama kali ke Kapolri, gua. Dia belum tahu, gua udah tahu." Soal Tanah Abang, ia berkata, "Elu tahu apa soal kebakaran Tanah Abang. Gua tahu titik api pertama kali, kenapa pemadam
kebakaran tidak bisa masuk ke pasar."
Penghinaan ketiga adalah terhadap pejabat tinggi. Menurut Ahmad Taufik, di kantor polisi itu hadir juga Kapolres AKBP Sukrawardhi Dahlan, yang juga tak bisa berbuat banyak, "Bahkan, Teddy Uban lalu mengontak Kapolda melalui HP-nya.
Setelah tersambung, HP itu diserahkan kepada Kapolres. Kapolres terdengar bicara, siap Jenderal. Siap Jenderal. Setelah itu ia bilang ke BHM, wah ini sudah jadi urusan di atas."
Setelah mendapatkan telepon, menurut Ahmad Taufik, Kapolres "cenderung mengarahkan agar Tempo membuat pernyataan mohon maaf kepada Tomy Winata karena berita yang dibuat itu fiktif." Penghinaan atas pejabat tinggi menjadi-jadi. Di depan polisi, dan di dalam kantor polisi sendiri, bahkan dengan bebasnya David berceloteh "Sutiyoso juga
gue yang jadiin gubernur. Kalau nggak, mana bisa dia jadi gubernur."
Para polisi hanya menonton dan diam saja. Apa gerangan yang terjadi? Klarifikasi Kesaksian yang ditulis Ahmad Taufik tentu saja tidak dengan sendirinya pasti benar. Kesaksian itu perlu dikonfirmasi atau dibantah dengan
bukti oleh pihak yang terkait. Bahkan pernyataan David juga belum tentu pula benar. Bisa saja, David, misalnya, membual atau berbohong untuk meneror. Namun wajar
jika berbagai tokoh masyarakat mulai khawatir. Negara kita akan semakin terpuruk jika benar sebagian pejabat polisi dan politisi sudah terbeli oleh para gangster. Berkuasanya mafioso dalam birokrasi pemerintahan terjadi di banyak tempat.
Para gangster yang mampu membeli pejabat polisi, hakim, bahkan para politisi juga terjadi di Amerika Serikat tahun 1930-an, dan di Italia sampai pertengahan tahun 1980-an. Tidak heran jika fenomena mafioso itu dapat terjadi di
Indonesia. Terminologi mafia merujuk kepada asosiasi longgar dari beberapa kelompok kecil yang bekerja secara rahasia. Mulanya kelompok ini berkembang di Sicilia, Italia, sejak abad pertengahan. Awalnya, para mafioso bekerja menjual jasa keamanan kepada para bangsawan dan
tuan tanah. Atas jasa keamanan dan loyalitas, para mafia itu
mendapatkan sejumlah kekayaan. Namun dalam perkembangannya, mafia tidak puas hanya menjadi
penjual jasa keamanan. Suatu ketika mereka bergerak ingin menjadi penguasa ekonomi itu sendiri. Mereka memberontak terhadap tuan tanah. Lalu mereka sendiri yang akhirnya menguasai tanah, berikut yang menjadi penjaga keamanan.
Ketika selesai Perang Dunia pertama, mafia di Sicilia melebarkan sayapnya. Beberapa tokohnya masuk ke Amerika Serikat, melalui
New York dan Chicago. Di tahun 1930-an, Amerika berada dalam masa Prohibition Era (1920-
193), era di mana terjadi larangan terhadap minuman keras. Namun justru di era itu, mafia berkembang pesat dengan memperdagangkan minuman keras ilegal. Lahir tokoh mafia
legendaris di masa itu, antara lain Al Capone. Ketika masa Prohibiton Era berakhir, perdagangan minuman keras
dapat dilakukan oleh semua agen. Ia tidak lagi menjadi bisnis menguntungkan. Dimulailah era para Mafioso memperluas jaringan ke bisnis remang- remang.

Mereka kemudian terlibat dalam jaringan monopolistik atau oligipolistik untuk bisnis perjudian, narkoba, sampai kepada pelacuran. Ini bisnis "insting hewani" manusia, namun justru yang paling menghasilkan uang. Bisnis remang-remang selalu banyak penentangnya. Berbagai tokoh masyarakat yang
bergerak dengan basis moral dan agama selalu mengambil posisi beroposisi. Walau menghasilkan banyak uang, bisnis remang-remang tak pernah membuat Mafioso aman.
Sebagai respons, akhirnya kalangan mafia mengembangkan struktur organisasi dan kode etiknya sendiri. Mereka mulai menguasai polisi dan hakim. Karena dekatnya bisnis
remang-remang itu dengan aneka kekerasan dan kriminal, para Mafioso mudah sekali menjadi tertuduh kriminal. Kedekatan dengan polisi dan hakim dapat melindungi bisnis
mereka.


Tak cukup dengan polisi, Mafioso mulai pula membeli politisi. Di era demokrasi, tak hanya polisi dan hakim yang berkuasa, tetapi juga politisi yang dipilih rakyat. Jaringan Mafioso lalu membina hubungan dan menjadi penyumbang kampanye
para politisi. Untuk menjaga harmoni di kalangan Mafioso yang sarat konflik, dikembangkan sebuah kode etik, Omerta. Kode etik itu menjadi aturan main di kalangan mereka.
Misalnya ada kesepakatan, anggota yang tertangkap dilarang
membongkar kasus anggota lainnya. Ada kesepakatan loyalitas kepada pimpinan yang lebih tinggi. Satu anggota yang sudah diciduk polisi akan melindungi dan berkorban
agar pimpinan yang lebih tinggi terlindungi. Semua kesepakatan kadang dilakukan melalui ritual. Sumpah darah
yang disaksikan kalangan terbatas menjadi tradisi yang mengikat kesetiaan.
Pembunuhan terhadap pengkhianat atau keluarga pengkhianat
menambah solidnya organisasi mafia. Sebagai sebuah organisasi terselebung, mafia menjadi besar dan kuat. Mereka berhasil membuat banyak pesaing takut karena raktik
kekerasan, kriminal dan teror yang memang menjadi strategi bisnis mereka. Di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia kedua, dan di Italia sebelum tahun 1980-an, organisasi mafia menjadi persoalan yang besar. Pada waktunya sentimen
publik anti-mafia berkembang. Pemerintah yang terpilih melakukan perang total terhadap mafia. Di Italia, perang total itu nyaris terlambat karena mafia sudah sedemikan kuat.
Akibatnya, perang total itu menyebabkan pembunuhan brutal kedua belah pihak.

Tak hanya raja mafia, banyak pula politisi dan hakim yang
memberantas mafia diteror dan dibunuh oleh para Mafioso itu. Mafia di Italia reda setelah tertangkapnya gembong Salvatore Riina di tahun 1993. Moral Courage Jika memang gejala mafia mulai membesari Indonesia, harus ada
solusi sebelum terlambat. Polisi dan tentara terlalu berharga untuk dikendalikan oleh kelompok mafia. Politisi juga terlalu istimewa untuk tunduk dan dibeli para gangster. Institusi pers dan hukum terlalu beharga untuk dibiarkan diinjak-injak
oleh preman. Indonesia jangan sampai terlambat menjadi seperti Italia, sebelum terlalu banyak politisi yang dapat dibeli.
Di sisi lain, Tomy Winata belum tentu bersalah, belum tentu ia segelap seperti yang dituduhkan. Sutiyoso juga belum tentu pula "dapat dibeli". Kapolda belum tentu juga mudah diperintah oleh "preman" melalui HP. Bahkan David dan Teddy Uban belum tentu pula menyatakan hal yang sebenarnya.
Mafia belum tentu pula dapat membeli birokrasi. Justu karena kebelum pastian itu, demi kepentingan mereka endiri, saatnya berbagai isu miring diklarifikasi. Semoga kasus Tempo versus Tomy Winata berlanjut ke pengadilan agar kita sebagai
bangsa belajar. Beruntunglah sebuah bangsa yang memiliki cukup banyak tokoh yang punya moral courage untuk membongkar segala hal yang buruk. Semakin beruntung
lagi jika kita bisa bersikap adil untuk tidak menghakimi pihak yang belum tentu bersalah.

*)Penulis adalah Direktur Eksekutif Yayasan Universitas dan Akademi Jayabaya.

****

0 Comments:

Post a Comment

<< Home